Tak Semua Bisa Jadi Anggota Parlemen Iran, Kandidat Wajib Lulusan S2, Indonesia Wajib Contoh?

Iran memiliki struktur pemerintahan yang dapat dikatakan berbeda dari banyak negara. Selain memiliki pemimpin tertinggi, negara ini juga memiliki presiden yang menjalankan fungsi eksekutif sehari-hari.

Di samping itu, masih ada beberapa institusi lain yang tercakup dalam pemerintahan Iran. Institusi-institusi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip agama.

Beberapa badan utama dalam sistem pemerintahan Iran antara lain:

• Majelis Ahli (Assembly of Experts)
• Dewan Penjaga (Guardian Council)
• Dewan Penegasan Kebijaksanaan (Expediency Discernment Council)
• Parlemen Iran (Islamic Consultative Assembly)

Badan-badan pemerintahan Iran tersebut diisi oleh para ahli di bidangnya. Sebagai contoh, Majelis Ahli diisi oleh 80 anggota yang memiliki kepakaran dalam hukum Islam dan ijtihad, seperti dikutip dari Florida International University.

Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari mengawasi pemimpin tertinggi, menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan syariat, hingga menyelesaikan perselisihan kebijakan antar lembaga negara.

Anggota Parlemen Iran Harus S2

Majelis Permusyawaratan Islam Iran atau Parlemen Iran berfungsi sebagai lembaga legislatif nasional dan terdiri dari satu kamar, sehingga dikenal sebagai sistem unikameral.

Didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, unikameral adalah sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas satu kamar atau satu badan legislatif.

Bersama dengan cabang eksekutif, Parlemen Iran dapat memperkenalkan undang-undang atau mengusulkan undang-undang baru. Namun demikian, kapasitas mereka untuk mengesahkan undang-undang dibatasi ketika Dewan Penjaga menganggapnya bertentangan atau berkonflik dengan konstitusi dan agama.

Selain fungsi legislasi, parlemen juga memiliki kewenangan penting dalam sistem pemerintahan Iran. Parlemen memberikan suara untuk menyetujui pengangkatan anggota kabinet presiden. Bersama dengan pemimpin tertinggi, parlemen juga dapat memberhentikan mereka dan memakzulkan presiden jika terbukti ada pelanggaran jabatan.

Dikutip dari NourNews, untuk menjadi anggota Parlemen Iran, seorang kandidat akan mendapat pengecekan kualifikasi selama 3 bulan. Pengecekan ini dilakukan oleh dewan pengawas dan disaring juga oleh Dewan Penjaga.

Kriteria kandidat anggota parlemen Iran antara lain:

• Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 75 tahun
• Bergelar master atau sederajat
• Berkewarganegaraan Iran
• Tidak memiliki kewarganegaraan ganda

Persyaratan pendidikan tersebut menjadikan parlemen Iran memiliki standar akademik yang cukup tinggi bagi para kandidatnya.

Sejak 1979, Parlemen Iran telah dipimpin oleh enam ketua. Dalam pemilihan parlemen tahun 2024, Dewan Penjaga mendiskualifikasi sebagian besar kandidat moderat dan reformis. Hal ini membuat kelompok konservatif dan garis keras berhasil mengamankan 233 dari total 290 kursi parlemen.