1 Juta Lebih Sarjana Menganggur, Pakar Ungkap Masalahnya Bukan Sekadar Kompetensi

Jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi perhatian. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah pengangguran dengan latar pendidikan sarjana, D4, hingga S2 dan S3 telah mencapai lebih dari 1 juta orang.

Besarnya angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan dan kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja. Namun, persoalan pengangguran sarjana dinilai tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan kemampuan individu maupun kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), Radius Setiyawan, menilai ada persoalan yang lebih besar di balik tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. Salah satunya berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia.

Baca Juga: TPT Jawa Barat 6,61%, Lulusan SMK Masih Jadi Kelompok Pengangguran Tertinggi

Deindustrialisasi Dinilai Ikut Memengaruhi

Menurut Radius, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah deindustrialisasi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin bergantung pada sektor padat modal dapat meningkatkan nilai investasi, tetapi belum tentu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sebanding.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya. Jumlah sarjana terus bertambah, sementara kesempatan untuk mengubah pendidikan yang telah ditempuh menjadi pekerjaan dan pendapatan tidak selalu ikut meningkat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti semakin banyak pekerjaan tersedia bagi lulusan perguruan tinggi.

Ijazah Belum Menjamin Akses ke Dunia Kerja

Pendidikan tinggi memang dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Namun, menurut Radius, ijazah tidak serta-merta menjamin seseorang memperoleh pekerjaan.

Ia menggunakan perspektif sosiolog Pierre Bourdieu untuk menjelaskan kondisi tersebut. Dalam pandangan tersebut, ijazah dapat dipahami sebagai bentuk modal budaya. Namun, modal budaya tidak selalu dapat langsung dikonversi menjadi modal ekonomi.

Untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang juga membutuhkan modal sosial, seperti jaringan, pengalaman, relasi, hingga dukungan ekonomi.

Artinya, dua orang yang sama-sama memiliki gelar sarjana belum tentu memiliki peluang yang sama ketika memasuki pasar kerja. Salah satu dari mereka mungkin memiliki pengalaman lebih banyak, jaringan yang lebih luas, atau dukungan keluarga yang membuatnya lebih mudah mendapatkan akses ke pekerjaan.

Ketimpangan Akses Membuat Lulusan Berangkat dari Titik Berbeda

Perbedaan kepemilikan modal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi perjalanan karier setiap lulusan. Mereka yang memiliki lebih banyak dukungan cenderung mempunyai akses yang lebih luas untuk mencari pekerjaan, memperoleh pengalaman, maupun membangun jaringan profesional.

Sebaliknya, lulusan yang hanya mengandalkan ijazah dapat menghadapi tantangan yang lebih besar ketika harus bersaing di pasar kerja.

Karena itu, tingginya angka pengangguran sarjana tidak tepat jika hanya dilihat sebagai persoalan kompetensi individu. Ada faktor sosial dan ekonomi yang turut menentukan seberapa besar peluang seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan.

Pengangguran Sarjana Bukan Semata Kesalahan Individu atau Kampus

Radius mengingatkan agar fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya dibebankan kepada individu maupun institusi pendidikan. Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat sebagai bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya mengenai siapa yang kompeten atau tidak kompeten, tetapi juga siapa yang memiliki akses, jaringan, pengalaman, serta dukungan untuk memasuki pasar kerja.

Dengan cara pandang tersebut, pengangguran sarjana dapat dipahami sebagai persoalan yang lebih kompleks. Bertambahnya jumlah lulusan perguruan tinggi perlu diimbangi dengan terciptanya kesempatan kerja yang memadai serta akses yang lebih setara, agar pendidikan yang telah ditempuh benar-benar dapat menjadi jalan menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Baca Juga: Survei BPS 2025: Gen Z jadi Kelompok Usia dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi